REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mabes Polri akan melakukan langkah-langkah internal demi menyikapi batalnya pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Kepolisian pun menerima hal tersebut sebagai kebijakan presiden. 

''Tidak dilantiknya BG, itu adalah kebijakan Presiden. Menyikapi itu ada langkah-langkah internal,'' kata Kepala Biro Penerangan Umum (Karopenmas) Polri, Brigjen Pol Agus Rianto di Kantor Mabes Polri, Jakarta, Rabu (18/2).

Siang tadi, Presiden Joko Widodo batal melantik Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri baru. Jokowi memilih untuk memberikan nama baru, yaitu Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru.

Agus menambahkan, secara definitf belum ada Kapolri baru yang terpilih. Masuknya nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru masih akan diikuti oleh mekanisme lanjutan sesuai dengan UU Kepolisian. Agus pun yakin, presiden memiliki alasan tersendiri dan didukung dengan data-data untuk bisa memasukan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru.

''Presiden memiliki data-data. Kalau pencalonan oleh Kompolnas, langsung oleh Presiden. Mekanisme politik dan hukum sudah dilalui semua,'' kata Agus.

Agus pun menyebut, semua perwira tinggi sudah memiliki kompetensi untuk bisa menjabat pimpinan tertinggi. Sementara, untuk posisi Wakapolri, Agus mengaku akan ada mekanisme internal untuk memilih Wakapolri sebagai pengganti Badrodin Haiti. Namun, Agus berharap presiden bisa segera mengangkat Kapolri yang baru. 

Sedangkan untuk status BG di Kepolisian, Agus menegaskan belum ada pencopotan terhadap BG sebagai pejabat di lingkungan Kepolisian. Perwira bintang tiga itu pun masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Kalemdikpol). ''BG masih di Kalemdikpol, tidak pernah dicopot. Jadi sampai saat ini masih disitu. Mensesneg juga sudah menyampaikan masalah itu,'' tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika