REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku tidak mempermasalahkan dengan isyarat yang diberikan oleh DPR untuk menolak dirinya menjadi Kapolri.

"Ya itu urusan nanti," ujar Badrodin di Mabes Polri, Ahad (22/2).

Sebelumnya DPR mengisyaratkan pembatalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri dan pengajuan Drs Badrodin Haiti akan sulit diterima di Sidang Paripurna. Wakil Ketua Komisi III Bambang Soesatyo kemarin mengkritik keras Presiden Jokowi terkait pembatalan itu. Menurut politisi Partai Golkar ini, keputusan tersebut telah membawa institusi Istana Negara ke level bernegara paling rendah.

Presiden Jokowi mengajukan Komjen Badrodin Haiti sebagai nama baru calon kapolri kepada DPR RI. Pengajuan nama baru tersebut, resmi dilayangkan presiden bertanggal 18 Februari 2015. Di dalam surat bernomor R- 16/Pres/02/2015 itu, juga disertai dengan alasan Presiden membatalkan pelantikan Komjen Budi sebagai kapolri.

Tertulis dalam surat tiga paragraf itu, Presiden Jokowi memilih membatalkan pengangkatan Komjen Budi sebagai kapolri lantaran proses hukum yang menetapkan namanya sebagai tersangka di KPK. Alasan tersebut menjadi salah satu pertimbangan Presiden untuk melimpahkan kewenangan kapolri kepada Wakapolri Komjen Badrodin.

Bambang menyebut alasan membatalkan Budi sebagai kapolri untuk menjawab desakan masyarakat tersebut menjadi tidak punya landasan hukum. Sebab, penetapan tersangka atas Budi sudah gugur dengan adanya putusan praperadilan di PN Jaksel. "Ini akan dipertanyakan,'' katanya.

Bambang menuding Jokowi menjadi tidak konsisten dengan pernyataannya yang akan tetap melantik Budi sebagai kapolri setelah adanya putusan praperadilan. Karena itu pula, menurut Bambang, pengajuan nama Badrodin ke DPR RI sebagai calon kapolri baru dan alasan Jokowi membatalkan pelantikan Budi sebagai kapolri akan sulit diterima oleh DPR.

Ikuti Whatsapp Channel Republika