REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak takut dengan hak angket yang diajukan oleh DPRD DKI Jakarta, meski bukan tidak mungkin berakhir dengan pemecetan dirinya.
Ahok bahkan menantang DPRD untuk menggunakan hak angket terhadap dirinya. Ia menilai dengan hak angket nanti akan terbukti siapa yang benar dan salah agar diketahui oleh masyarakat Jakarta.
Menurutnya sebenarnya masyarakat sadar ada yang tidak benar, hanya saja sulit untuk membuktikan dengan hanya melihat kenyataan hidup DPRD yang bermewah-mewah.
"Lihat saja mobil mereka semua mewah. Semua orang sudah sadar kok ada sesuatu yang tidak benar, cuma masyarakat juga berpikir tidak akan ada yang nekat ngomong. Saya juga tidak tahu apa cuma gertak sambal saja dengan hak angket ini, tapi saya tidak takut dengan hal tersebut," katanya, Jumat (27/2).
Ahok juga mengaku siap dipecat dari jabatannya, jika memang terbukti bersalah karena melanggar Undang-Undang dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.
"Kalau saya melanggar undang-undang, ya sudah, kan ada hak angket, tinggal laporkan saja ke Mahkamah Agung (MA). Saya sudah bilang siap dipecat," tegasnya.
Ahok melanjutkan, ia hanya ingin menyelamatkan uang negara dari oknum-oknum 'nakal'. Oleh karena itu, ia menyerahkan draf RAPBD hasil penghitungan sistem e-budgetting kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya hal itu dilakukan karena ada indikasi mark up belasan triliun pada draf APBD sebelumnya.
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga memperlihatkan bukti 'anggaran siluman' yang dimasukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI ke dalam APBD DKI 2015. Hal itu dilakukan setelah seluruh anggota DPRD resmi akan menggunakan hak angket terhadap Ahok.
"Saya kasih lihat kalian contoh yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas nggak beli barang-barang seperti itunsementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," jelasnya.
Ia melanjutkan, seharusnya jika memang ingin menambahkan anggaran untuk pendidikan, DPRD lebih dulu mengusulkan dana bagi pembangunan atau perbaikan gedung sekolah di Jakarta. Sebab, 46 persen bangunan sekolah di Jakarta berantakan. Sedangkan, Ahok menilai DPRD justru mengusulkan anggaran untuk peralatan yang tak perlu.
"Hal ini layaknya membangun sebuah rumah tinggal. Seharusnya bangun dulu rumahnya, baru beli peralatannya. Ini terbalik," ucapnya.
Ahok juga menuding anggaran siluman itu tak hanya terjadi di anggaran Dinas Pendidikan DKI tetapi juga dinas lainnya. Seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, ataupun Dinas Pariwisata. Karena hal itu lah Ahok ngotot untuk menggunakan sistem e-Budgeting yang bisa mengunci anggaran agar tak ada lagi anggaran siluman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika