REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) resmi melapor ke KPK atas dugaan adanya penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh oknum DPRD dalam APBD 2015. Ahok membawa sejumlah temuan dari Pemprov DKI dalam e-budgetting yang dijadikan sebagai bukti atas laporannya.
Mantan bupati Belitung Timur itu mengatakan, ada perbedaan antara APBD 2015 yang diserahkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri dengan APBD yang disepakati antara Pemprov dengan DPRD dalam paripurna pembahasan anggaran yang disahkan beberapa waktu lalu. Dia meyakini, ada oknum DPRD yang memainkan 'dana siluman' itu.
"Ada selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun, mereka (DPRD) ketika membuat ini juga salah, meng-crop-nya salah," katanya di gedung KPK, Jumat (27/2).
Dia menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyisir satu per satu 'dana siluman' tersebut dari total APBD DKI Jakarta sebesar Rp 73 triliun. Dari penyisiran melalui e-budgetting tersebut, Bappeda menemukan ada anggaran yang digelembungkan oleh oknum DPRD.
Ahok mengatakan dalam sistem e-budgetting, yang bisa mengakses adalah Pemprov dan DPRD. Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI tidak bisa mengisinya. Sebab, dari Pemprov tidak ada yang mempunyai password untuk mengakses e-budgetting selain Gubernur dan Sekretaris Daerah.
Ahok mengatakan, penggelembungan dalam APBD DKI Jakarta sering terjadi sejak tahun anggaran 2012 hingga 2014. Namun, dia tidak bisa melaporkan karena minim bukti. Sebab, kata dia, sistem anggaran sebelumnya tidak menggunakan e-budgetting yang memungkinkan adanya 'kongkalikong' antara SKPD dengan anggota DPRD.
"Ini sebenarnya sudah mau kita laporkan sejak jamannya Pak Jokowi (jadi gubernur), tapi buktinya tidak pernah ada karena selama ini SKPD yang isi. Dan setelah ada e-budgeting SKPD tidak bisa mengisi. (2015) Ini DPRD yang membuatnya, ini baik untuk kami laporkan," ujarnya.
Rincian dana siluman tersebut antara lain, pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 15 miliar, alat peraga pendidikan anak usia dini sebesar Rp 15 miliar, perangkat sains teknologi rekayasa untuk enam SMK sejumlah Rp 18 miliar, suplai daya bebas gangguan (UPS) untuk dua SMPN mencapai Rp 12 miliar, dan dana laboratorium multifungsi untuk 12 SMAN sebanyak Rp 8,8 triliun.
Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama dua tahun berturut-turut, 2013 dan 2014, juga menemukan adanya anggaran janggal di DKI Jakarta lantaran muncul secara tiba-tiba, tidak sejak awal pembahasan APBD.
"Kita juga minta BPKP untuk audit 2015," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan KPK siap untuk menindaklanjuti laporan Ahok. "Kami siap menindaklanjuti dengan tentu saja melakukan telaah terlebih dahulu ada unsur pidana korupsinya apa tidak," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika