REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 265 triliun sepanjang 2015-2019. Target tersebut naik empat kali lipat dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2010-2014 sebesar Rp67 triliun. Khusus tahun 2015, realisasi investasi Papua dan Papua Barat ditargetkan mencapai Rp33,2 triliun.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan optimistis dengan pencapaian target tersebut karena rencana investasi di Papua dan Papua Barat cukup tinggi. Selama 2010-2014 terdapat rencana investasi Rp165,8 triliun dan terealisasi 40 persen. 

"Artinya, masih terdapat sekitar Rp 98,8 triliun rencana investasi stock on the pipeline yang belum terealisasi karena berbagai hambatan. BKPM akan melakukan fasilitasi untuk eksekusi rencana investasi tersebut, berbagai minat investasi baru dan perluasan yang sudah masuk ke BKPM,” kata Franky dalam siaran pers, Sabtu (28/2). 

Sasaran pembangunan Provinsi Papua antara lain, peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 14,1 persen tahun 2015 dan 17,7 persen tahun 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 30,9 persen tahun 2015 dan 21,5 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,4 persen tahun 2015 dan 2,8 persen tahun 2019.

Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan antara lain peningkatan pertumbuhan ekonomi 7,9 persen tahun 2015 dan 16,9 persen tahun 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 25,6 persen tahun 2015 dan 17,4 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran 5,1 persen tahun 2015 dan 4,1 persen tahun 2019. 

“BKPM telah melakukan penghitungan untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN, investasi di Papua harus ditingkatkan hingga mencapai 7,4 persen dari target nasional Rp 3.500 triliun,” imbuh Franky. 

Untuk mencapai target tersebut, menurut Franky, BKPM akan melakukan upaya menarik minat investasi di Papua, salah satunya melalui acara promosi investasi Papua dan Papua Barat pada Juni 2015. Selain itu, BKPM telah membentuk tim khusus yang mendampingi setiap investor yang akan masuk ke Papua dan Papua Barat. Serta mendorong kemudahan layanan perizinan investasi melalui PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Papua. 

BKPM juga akan bekerja erat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta pemerintah kabupaten/kota untuk mengatasi hambatan investasi. BKPM mendorong realisasi empat kawasan ekonomi di Papua dan Papua Barat, yaitu Merauke, Sorong, Teluk Bintuni dan Raja Ampat.  

Franky menilai kawasan tersebut memiliki potensi sektor khusus untuk dikembangkan. Menurutnya, kawasan ekonomi Merauke dapat dikembangkan untuk investasi sektor pertanian dan industri pengolahannya, kawasan ekonomi Sorong untuk industri maritim dan pengolahannya, kawasan ekonomi Teluk Bintuni untuk industri smelter dan petrokimia, serta kawasan ekonomi Raja Ampat untuk sektor pariwisata. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika