REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Yenti Garnasih menilai pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki, yang mengatakan jika institusi yang dipimpinnya telah kalah dalam kasus Budi Gunawan, justru melemahkan KPK.

Menurutnya, sebagai pengganti pimpinan KPK yang diduga telah dikriminalisasi, Ruki seharusnya bisa membawa angin segar bagi lembaga yang sedang bersitegang dengan POlri tersebut.

"Pak Ruki jadi pandangan masyarakat. Pengakuannya justru melemahkan KPK," ujar Yenti, Selasa (3/3).

Yenti melanjutkan, sebagai pelaksana tugas seharusnya Ruki tidak boleh melakukan pengambilan keputusan secara intuitif. Pasalnya, secara definitif masih ada pimpinan KPK lainnya yaitu Zulkarnain dan Adnan Pandu.

Apalagi pernyataannya dinilai Yenti sangat melemahkan KPK. Keputusan Ruki terlalu terburu-buru padahal kasusnya belum selesai. Harusnya KPK bisa melakukan upaya hukum terkait kasus ini.

Ia juga menilai pelimpahan kasus dugaan rekening gendut dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kejaksaan Agung (Kejagung), terlalu terburu-buru. Yenti mengatakan seharusnya kasus dugaan rekening gendut masih ditangani KPK sebagai lembaga independen anti korupsi. Bahkan ini bisa menjadi pelemahan KPK sendiri di mata hukum Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK melimpahkan kasus dugaan rekening gendut ke Kejaksaan Agung. Hal ini memicu penolakan dari pegawai KPK dan pihak-pihak pendukung KPK. Mereka menuntut pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai langkah KPK menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada Senin (2/3) kemarin, Ruki juga mengatakan jika pelimpahan kasus ini karena KPK telah kalah. Pernyataan ini juga mendapat kecaman dari beberapa pihak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika