REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla meperlihatkan ekspresi kekagetannya ketika ditanya terkait pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kalla mengaku belum mengetahui soal anggaran besar untuk partai tersebut.
"Kita belum bahas itu. (Rp) 1 triliun satu partai? Wihhh," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (9/3).
JK mengatakan, saat ia menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, pemerintah pernah memberikan bantuan anggaran untuk partai politik. Besar anggaran yang diberikan tergantung besar kecilnya partai politik. "Berapa kursi di DPR-nya dihitung sekian tetapi (bantuan) itu tidak besar," kata JK.
Menurut dia, Golkar yang memiliki jumlah kursi banyak di DPR saat itu hanya mendapat Rp 2 miliar. "Padahal, anggota DPR Golkar paling banyak waktu itu, 126 (kursi). Kecil. Apalagi partai kecil, masa sama," kata JK. Dana anggaran tersebut, tambah dia, digunakan untuk dana administrasi.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berencana memberikan bantuan biaya partai politik sebesar Rp 1 triliun. Hal itu masih perlu dukungan dan dipikirkan oleh DPR, serta elemen masyarakat pro-demokrasi.
Wacana ini muncul karena parpol dinilai membutuhkan dana untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu dan pendidikan kaderisasi serta melaksanakan program dan operasional.