REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pangsa pasar pekerja sosial ke mancanegara tinggi sehingga mereka perlu segera disertifikasi.
"Misalnya Jepang saja itu minta 400 pekerja sosial per tahun untuk melayani lansia tapi tidak bisa kita layani karena rendahnya sertifikasi," kata Mensos pada seminar internasional dalam rangka memperingati Hari Pekerjaan Sosial Sedunia di Jakarta, Selasa (17/3).
Saat ini baru 170 pekerja sosial yang tersertifikasi sedangkan kebutuhannya semakin tinggi karena semakin kompleks permasalahan sosial dan banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
Sedangkan lulusan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) setiap tahunnya meluluskan 12.000 orang serta masih ada puluhan universitas lainnya yang menghasilkan sarjana kesejahteraan sosial.
Mensos mengatakan di beberapa negara profesi pekerja sosial sudah diakui dan masuk ke berbagai bidang seperti rumah sakit, sekolah, bahkan industri. "Sebetulnya peksos itu pekerjaannya bisa masuk pada kebijakan dan perencanaan sosial, misalnya kalau posisi hutan kita yang banyak mengalami penggundulan maka ketika proses perumusan kebijakan perencanaan di banyak negara peksos dilibatkan," katanya.
Dia juga mencontohkan ketika ada kebijakan presiden untuk tidak memberikan grasi terhadap terpidana hukuman mati terkait narkoba, banyak pro dan kontra yang timbul.
"Karena ini dilihat hanya hukuman mati. Coba dilihat betapa implikasi dari efek ekonomi, efek sosial dan efek kamtibmas dari korban-korban penyalahgunaan narkotika, ini fungsi peksos di dalamnya antara lain bisa melakukan proses-proses mediasi dan pencegahan," tambah dia.
Namun hingga saat ini peksos belum memiliki payung hukum sehingga belum ada pengakuan terhadap mereka secara regulasi. "Kita berharap pada 2016 RUU peksos bisa masuk ke prolegnas, karena memang profesi peksos ini sebetulnya masuk nomor sembilan dati 10 profesi elit di negeri ini," tambah Mensos.
Ikuti Whatsapp Channel Republika