REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisruh antara DPRD DKI dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berakhir dengan happy ending. Kedua pihak mencapai kesepakatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan dicoretnya 'dana siluman' sebesar Rp12,1 triliun.

"Dengan pimpinan, dan ketua DPRD kita sudah sepakat ya, Rp12,1 triliun sama sekali tidak dimasukkan (ke APBD)," ujarnya, Jumat (20/3). 

Ahok menjelaskan, kelebihan uang anggaran itu akan dialihkan untuk biaya upah pekerjaan yang berskala prioritas. Dengan begitu, diharapkan program-program prioritas semakin cepat dijalankan.

"Contohnya NCICD (giant sea wall)tipe A, termasuk kita mau multiyears koridor XIII, kontraktor sudah kita tanya. Bisa enggak kamu tahun ini percepat? Kita perkirakan hanya Rp500 miliar, kontraktor bilang bisa kejar sampai Rp1 triliun. Nah, itu kita bisa taruh ke situ," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini. 

Seperti diketahui, hubungan antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sempat memanas. Hal itu dipicu kisruh penyusunan dan ditemukannya dana siluman sebesar Rp12,1 triliun, dalam RAPBD

Akibat penemuan itu, DPRD dan Pemprov bersitegang. Kegiatan saling lapor dilakukan kedua belah pihak. DPRD bersama Pemprov DKI Jakarta sudah tiga hari membahas dokumen RAPBD DKI 2015 hasil evaluasi Kemendagri. Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetyo Edi Marsudi optimistis RAPBD DKI segera disahkan menjadi APBD.

Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan hasil rapat ditunggu keputusannya hingga hari ini Jumat 20 Maret 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika