REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnizar Moenek mengatakan angka sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (Silpa) DKI Jakarta membengkak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 dan diperkirakan meningkat hingga anggaran tahun ini.

"Silpa DKI Jakarta yang ditemukan tahun 2014 saja mencapai Rp 8,9 triliun, belum lagi APBD tahun lalu belum terserap 39 persen. Ditambah lagi Silpa yang ditemukan tahun ini. Jadi bisa dibilang angka Silpa DKI Jakarta akan terus membengkak," kata Donny di Jakarta, Jumat (28/3).

Anggaran sebesar Rp 8,9 triliun tersebut diperoleh dari APBD 2013 yang tidak terserap oleh Pemda DKI Jakarta. Kemudian, dari APBD 2014 hanya 61 persen yang terserap. "Sisa anggaran 39 persen yang tidak terserap itu baru dapat ditemukan angkanya Maret ini, ketika BPK (Badan Pengawas Keuangan) masuk," tambahnya.

Selanjutnya, selisih anggaran tahun 2014 dan 2015 ditemukan mencapai angka Rp4 triliun. Angka tersebut ditemukan dari pagu APBD 2014 yang kembali digunakan di 2015 karena tidak dicapai kesepakatan antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD DKI Jakarta.

"Belum lagi anggaran yang tidak terserap dari Januari hingga Maret ini, yang itu berpotensi menjadi Silpa juga, karena Pergub tentang APBD DKI Jakarta 2015 hanya efektif untuk sembilan bulan," jelasnya.

Donny menambahkan dari sembilan bulan efektifitas anggaran tahun 2015, belum tentu selama itu anggarannya terserap semua.

"Sudah bisa dibayangkan berapa angka Silpa DKI Jakarta sampai nanti Pergub ini terlaksana. Itu pun nanti ketemunya apakah betul efektif sembilan bulan, kalau ternyata cuma delapan bulan ya nambah lagi anggaran yang tidak terserap, jadi Silpa lagi itu," ujarnya.

Membengkaknya anggaran yang tidak terserap di DKI Jakarta tersebut semakin diperparah dengan konflik antara Gubernur Basuki dan pimpinan DPRD. Oleh karena itu, Kemendagri berupaya untuk mencari solusi atas banyaknya anggaran yang tidak digunakan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika