REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara memandang rencana pemanggilan Presiden Joko Widodo untuk melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR RI berlebihan, karena hal itu bisa diwakili menteri terkait di Kabinet Kerja.

"Pemanggilan presiden Jokowi untuk hadir dalam rapat konsultasi yang akan membahas seputar calon Kapolri Badrodin Haiti, pengganti Budi Gunawan terkesan terlalu berlebihan, karena hal tersebut cukup diwakili Menkumham atau Menkopolkam, dengan pimpinan DPR serta anggota komisi hukum DPR," kata Igor di Jakarta, Rabu (1/4).

Igor mengatakan apabila rapat konsultasi dengan pembantu Presiden dirasa masih kurang, maka pimpinan DPR dan komisi III bisa mendatangi Presiden di Istana Negara. Menurut Igor, pemanggilan Presiden Jokowi dalam rapat konsultasi sebenarnya lebih karena inisiasi yang justru datang dari Fraksi PDIP.

Hal tersebut membuktikan bahwa pencalonan Budi Gunawan memang keinginan dari PDIP, bukan Presiden. "Ini bukti tekanan politik ada di pundak presiden, dan pencalonan pejabat publik tidak lepas dari kepentingan politik," ucap dia.

Meskipun demikian, Igor mengatakan rapat konsultasi tersebut menjadi cukup penting, mengingat perlu segera dilantik Kapolri baru definitif, untuk memastikan situasi keamanan seiring semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada serentak bulan Desember 2015.

"Tapi pertama, perlu diklarifikasi lebih dulu apakah surat resmi dari DPR yang meminta agar Presiden Joko Widodo memberikan penjelasan sudah diterima oleh pihak Istana. Jika tidak, maka sebenarnya masih ada persoalan di internal DPR sendiri," jelas dia.

Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan melakukan rapat konsultasi dengan Pimpinan DPR dalam waktu dekat. Materi yang akan dibahas dalam rapat konsultasi antara lain soal pelantikan Kapolri serta masalah anggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika