REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Sri Budi Eko Wardhani menyebutkan akibat dari kisruh Partai Golkar, DPR tidak memperdulikan masalah rakyat. Sebab, para anggota dewan justru lebih fokus menyelesaikan polemik internal sebuah partai.

"Yang berhubungan dengan masyarakat justru mereka tidak mengeluarkan pendapat, seperti naiknya BBM kemarin. Justru masalah rakyat tidak diperdulikan," kata wanita yang akrab dipanggil Dhani kepada Republika, Kamis (2/4).

Ia mengatakan, saat ini DPR disibukkan dengan urusan satu partai. Permasalah lain yang merupakan tanggung jawab mereka justru dikesampingkan. Anggota legislatif terus menerus menyuarakan pendapatnya terhadap polemik yang menimpa partai berlambang pohon beringin tersebut.

Terlebih, ungkapnya, Golkar merupakan partai besar di DPR. Banyak anggotanya yang menjadi anggota dewan. Hal ini tentu merugikan negara karena mereka tidak bisa bekerja maksimal. Terutama selama perebutan tahta kepemimpinan belum diputuskan.

Menurutnya, program kerja DPR pastinya akan terganggu. Lagi-lagi yang dirugikan adalah rakyat yang sudah mempercayakan amanah kepada mereka. Para wakil rakyat tidak lagi memperjuangkan hak rakyat sebagaimana mestinya.

Konflik internal Golkar masih belum selesai pasca dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan di bawah tangan Agung Laksono. Putusan itu digugat Kubu Aburizal Bakrie ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Saat ini PTUN memberikan putusan sela untuk menunda SK Menkumham sebelum putusan final dikeluarkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika