REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lulung Lunggana mengungkapkan dukungannya terkait usulan hak menyatakan pendapat sebagai lanjutan dari hak angket.
"Hak menyatakan pendapat setuju, saya setuju tadi kan udah denger pelanggaran, harusnya (Basuki) punya etika dan norma," kata Lulung, Senin (6/4).
DPRD sendiri memang menggelar sidang paripurna terkait hak angket pada Senin (6/4) sore. Dalam sidang tersebut tim panitia hak angket menemukan bukti pelanggaran dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Sebelumnya Basuki mengirimkan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 bukan hasil pembahasan bersama dengan legislatif kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Tadi sudah dinyatakan ketua tim angket bahwa pimpinan akan menindak lanjut hasil hak angket. Nanti kita tungggu rapat pimpinan DPRD untuk menyatakan hak menyatakan pendapat, kapan itu kita tunggu saja," papar Lulung.
Selama bergulirnya hak angket dalam sebulan lebih, tim sudah memanggil Badan Anggaran (Banggar) DKI, pihak eksekutif, tim konsultan e-budgeting, tim ahli dan lainnya. Dalam proses pemanggilan tersebut tim angket pun menemukan bukti kuat terkait pelanggaran UU yang dilakukan Basuki.
Selain itu hak angket juga digunakan dalam hal etika dan norma Ahok. Dalam pembukaan sidang paripurna, ditampilkan video ucapan kasar dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Dalam video berdurasi hanya hitungan menit, ditampilkan slideshow berita-berita dari media cetak, elektronik maupun on-line. Judul-judul berita tersebut menjadi sorotan DPRD dengan penggunaan hak angket, judul berita tersebut salah satunya "Ahok: DPRD (Dewan Perampok Rakyat Daerah)".
Selain itu juga ada cuplikan-cuplikan video yang diambil dari stasiun televisi swasta terkait sikap kasar Basuki. Sidang paripurna yang digelar secara terbuka pun riuh usai video tersebut ditampilkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika