Kamis 09 Apr 2015 05:16 WIB

Publik Pasti Nilai Pelantikan BG Sebagai Akal-akalan Birokrasi

Rep: C23/ Red: Erik Purnama Putra
Aksi ini mendesak Presiden Joko Widodo mencabut pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Foto: Republika/Wihdan H
Aksi ini mendesak Presiden Joko Widodo mencabut pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani mengatakan rencana pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) menjadi wakil kepala Polri (Wakapolri) semata-mata untuk menyelamatkan 'muka' DPR, dan BG sendiri. Publik, kata dia, juga pasti memandang rencana tersebut sebagai akal-akalan kepentingan birokrasi.

"Kepercayaan publik pada instansi kepolisian nanti bagaimana kalau BG jadi wakapolri," ungkapnya pada Republika, Rabu (8/4). Apalagi, lanjutnya, kasus BG kini sudah dilimpahkan pada pihak Kepolisian.

Wardhani menejelaskan pasti akan banyak pihak yang menganggap pelantikan BG ini akal-akalan kasus dugaan korupsi yang melibatkan BG dihentikan. "Nanti publik pasti bertanya apakah BG punya akses untuk menutup perkaranya sendiri setalah menjadi wakpolri. Lalu bagaimana polisi yang menangani kasus BG nanti," tuturnya.

Sebelumnya,wacana pencalonan Budi Gunawan sebagai wakapolri muncul dalam rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan DPR, pada Senin (6/4) lalu. Dalam rapat yang antara lain membahas proses pencalonan Kapolri Komjen Badrodin Haiti, Fraksi NasDem mendorong Komjen Budi Gunawan diangkat sebagai wakapolri.

Hal ini sebagai bentuk rehabilitasi terhadap BG, setelah diputuskan tidak bersalah dalam kasus dugaan rekening gendut yang membuatnya gagal melaju sebagai Kapolri.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement