REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Migran Care, Anis Hidayah mengatakan, salah satu kendala advokasi untuk memperjuangkan WNI yang terjerat hukum adalah susahnya pemerintahan Arab Saudi, dalam tawar-menawar hukum. Arab, menurut dia, salah satu negara yang tak berlandaskan hak asasi manusia (HAM) pada saat implementasi hukumnya.

"Saudi itu memang negara barbar. Tak punya landasan HAM, dan memang tidak mudah berbicara langsung dengan mereka bagi LSM atau aktivis. Memang power lobi ada di pemerintah," ujar Anis saat menghadiri pernyataan sikap di Migran Care, Kamis (16/4).

Anis menyebut, komunikasi yang selama ini dilakukan Migran Care baru berada di tataran pelaku. Dalam hal ini, pihaknya memberikan penguatan pada para buruh, membangun konsolidasi masa. Sedangkan untuk lobi politik, tak jarang pemerintah harus memakai organisasi internasional lain, atau penengah. Sebab, Saudi sendiri merupakan salah satu negara yang tak ingin diintervensi negara lain.

Dalam kasus eksekusi mati Siti Zaenab yang mendapat hukuman pancung, Anis mengaku terpukul dan geram. Pasalnya, Arab Saudi benar-benar bertindak tidak sopan bahkan meremehkan negara Indonesia. Dalam eksekusinya, pihak pemerintah baik melalui KBRI maupun kuasa hukum tidak diberitahu lebih dulu oleh pemerintah Saudi.

Mereka bahkan baru memberitahu ketika eksekusi sudah dilakukan. Hal ini sebagai tanda Saudi tak lagi memandang Indonesia sebagai negara. Ia tak menghargai wakil Indonesia di sana sebagai manusia. Ditambah lagi, upaya advokasi selama ini tidak pernah digubris pemerintahan Arab.

Ikuti Whatsapp Channel Republika