REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani mengatakan tuntutan dan isu pembatalan Ujian Nasional (UN) 2015 merupakan suatu hal yang tidak adil bagi pihak-pihak yang sudah melaksanakan dengan baik.

"Sebagai sebuah sistem yang baru awal diimplementasikan, yaitu ujian berbasis komputer, pasti mengalami banyak kendala di lapangan," kata Titik Handayani dihubungi dari Jakarta, Kamis (16/4).

Karena itu, Titik berpendapat terlalu ekstrem dan tidak adil bila persoalan-persoalan yang muncul tersebut kemudian menjadi alasan untuk tuntutan dibatalkan. Menurut dia, pembatalan UN hanya isu belaka yang tidak perlu ditanggapi.

"Permasalahan tentang kebocoran soal disebabkan oleh percetakan yang mengunggah soal yang sama persis ke Google Drive. Mendikbud sudah melakukan investigasi ke percetakan, karena itu perlu ada klarifikasi segera agar tidak menimbulkan keresahan," tuturnya.

Titik justru melihat isu pembatalan UN sebagai suatu hal yang salah dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dia sangat menyayangkan isu tersebut muncul, apalagi bila tujuannya untuk memunculkan kegaduhan politik.

"Sangat disayangkan bila persoalan pendidikan, sebagai pilar utama peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan karakter warga negara harus menjadi bagian, bahkan 'korban', dari kegaduhan politik. Apalagi, isu perombakan kabinet sedang berembus," katanya.

Pelaksanaan UN 2015 mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang mengkritisi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner Bidang Pendidikan (KPAI) Susanto mengatakan pemerintah perlu melakukan perbaikan radikal dalam manajemen persiapan dan proses UN karena dari tahun ke tahun selalu ada permasalahan yang terjadi karena adanya mismanajemen.

"Masalah ini jangan sampai terjadi saat UN SMP/MTS bulan Mei 2015," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika