REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 belum bisa dicairkan.

"Uang sih sudah stand-by di saya. Tinggal nanti SPD (surat penyediaan dana)-nya masing-masing ngajukan di unit masing-masing. Mudah-mudahan pekan ini deh selesai," kata Heru di Balai Kota Jakarta, Senin (20/4).

Ia mengatakan APBD DKI masih akan ditindaklanjuti bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk dirapatkan kembali. Setelahnya baru akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama untuk ditandatangani.

"Pergubnya (peraturan gubernur) kan per pasal kita bahas. Pasal ini bunyinya begini nilainya begini. Koreksinya begini, sudah itu semua paraf biro hukum, biro umum, dan sebagainya. Kemudian nanti saya undang DDN (Kemendagri) oke, paraf itu masuk ke Pak Gubernur secara verbal," papar Heru.

Heru mengatakan Basuki sendiri telah menyetujui APBD yang diberikan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Rp 69,28 triliun. Dan butuh satu pekan untuk mendapatkan SPD. Ia berharap masih akan ada langkah lainnya untuk merubah APBD 2015 melalui APBD-P (Perubahan) pada dua bulan mendatang.

"APBD-P itu kan tinggal dua bulan nanti tinggal kami sesuaikan untuk PMP (Penyertaan Modal Pemerintah) tadi Dharma Jaya juga," ujar mantan Walikota Jakarta Utara ini.

Untuk APBD 2015, memang PMP yang diberikan hanya pada transportasi DKI, Mass Rapid Transit (MRT) dan Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kemudian ke depan setelah adanya perubahan, direncanakan PMP akan diberikan kepada PT Food station Tjpinang Jaya, Bank DKI, Ancol dan PD Dharma Jaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika