REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Untuk mempercepat proses perbaikan serta pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng TNI.
Kerjasama tersebut, ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dengan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamin dan perwakilan dari Kodam Jaya Jayakarta yaitu Danrem 051 Wijaya Karya Kol Inf Suharyanto, di Aula Barat Gedung Sate, Kamis (30/4).
Heryawan mengatakan, bahwa program kerja sama percepatan pembangunan Rutilahu dengan TNI ini berkaca pada program yang telah dilaksanakan oleh Jawa Timur. Provinsi tersebut, bisa membangun Rutilahu dengan baik dan cepat.
Gubernur Jatim, kata dia, bisa menyelesaikan puluhan ribu rutilahu hanya dalam waktu 3 bulan. Ternyata, mereka pengerjaannya bekerja sama dengan TNI. Jadi, lebih cepat dan tidak ada penyimpangan.
"Tahun kemarin kita 20 ribu, tapi hanya terlaksana 11 ribu," katanya.
Tahun ini, kata dia, Pemprov Jabar akan membangun Rutilahu sekitar 33.520 dengan anggaran Rp 300 miliar lebih. Ia berharap, dengan dibantu TNI target pembangunannya bisa selesai.
"Mudah-mudahan bisa selesai, karena kemarin kita kerjakan sendiri dari 20 ribu cuma 11 ribu," katanya.
Tahun ini, kata dia, akan ada 38.000 Rutilahu yang akan dibangun. Sebanyak 33.000 berasal dari anggaran APBD murni dan 5.000 lagi dari APBD Perubahan. Setiap rutilahu, akan mendapat biaya sekitar Rp 10 juta.
"Jadi, yang APBD murni, insya Allah besok lusa sudah akan diproses. Yang perubahan, pasca perubahan," katanya.
Kalau sama dengan Jawa Timur, kata dia, maka pembangunannya akan dilakukan serentak karena tentara ada dimana-mana.
Nantinya, Babinsa berkoordinasi dengan kepala desa dan koordinasi dengan Babinkamtibnas dari Kepolisian. "Akan cepat pembangunannya, insya Allah tiga bulanan,” katanya.
Pembangunan Rutilahu ini akan menelan biaya sekitar Rp 300 miliar. Untuk itu, TNI melalui Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim meminta pemprov untuk ikut mengawasi setiap pelaksanaannya. Ia berharap, program ini akan berjalan sesuai dengan harapan.
“Tanggung jawab kami dari Kodam III dengan Kodam Jaya untuk menyelesaikan tugas ini. Dan saya berharap juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga turut serta nantinya ikut mengawasi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika