REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sosial menargetkan Indonesia bebas prostitusi pada 2019. Untuk mencapai target itu, Kemensos akan melakukan pencanangan Gerakan Nasional bebas Prostitusi di tahun 2015.
Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penanganan prostitusi bukan hanya tugas Kementerian Sosial. Ia menilai, semua pihak harus terlibat dalam memberantas bisnis kotor tersebut.
"Persoalan prostitusi harus ditangani dari hulu sampai hilir," ujarnya seperti dikutip situs kemsos.go.id.
Menangani prostitusi, kata dia, setidaknya harus memberantas tiga akar permasalahannya terlebih dahulu. Ketiganya adalah kemiskinan, kebodohan, dan moralitas.
Pada awal Mei lalu, Khofifah telah melakukan rapat koordinasi penanganan prostitusi dan gelandangan. Rakor penanganan tuna susila itu berhasil merumuskan setidaknya tiga kesepakatan penting.
Pertama, pemerintah daerah yang akan menutup lokalisasi prostitusi bertanggung jawab terhadap warga miskin yang terkena dampak dari penutupan tersebut. Kedua, Kemensos bertanggungjawab pada eks Wanita Tuna Susila (WTS) yang akan direhabilitasi, tanggungjawab tersebut berupa pemberian bantuan usaha ekonomi produktif, jaminan hidup dan biaya pemulangan ke daerah asal. Ketiga, pencanangan Gerakan Nasional bebas prostitusi tahun 2015 untuk menuju Indonesia bebas prostitusi tahun 2019.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemensos, dalam tiga tahun terakhir pemerintah telah merehabilitasi 5.000 eks WTS dari berbagai lokalisasi seluruh Indonesia. Pada tahun 2015, Dirjen Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial menargetkan akan menangani 1.000 WTS.
Tak dapat dipungkiri, prostitusi terdapat hampir di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, baru-baru ini Kepolisian berhasil mengungkap sejumlah kasus prostitusi, mulai dari prostitusi online, prostitusi di apartemen, hingga prostitusi yang melibatkan kalangan artis.
Fakta-fakta itu menunjukkan bahwa prostitusi di Indonesia sudah sampai pada tingkat darurat. Lantas, mampukah Indonesia mencapai target bebas prostitusi pada 2019?
Ikuti Whatsapp Channel Republika