REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati menyatakan pihaknya  tetap menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap dalam menyikapi konflik kepengurusan Partai Golkar. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Senin (18/5), belum bisa dijadikan pedoman untuk memuluskan langkah Partai Golkar ke Pilkada 2015.

“Intinya apapun keputusannya, lewat proses banding manapun, asal sudah inkrah maka dipastikan parpol yang bersengketa bisa mendaftar Pilkada,” tegasnya saat dihubungi ROL, Selasa (19/5).

Dia menjelaskan, hingga saat ini KPU masih berpedoman kepada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015. Sesuai dengan aturan yang ada dalam PKPU tersebut, pendaftaran parpol yang bersengketa tetap diperbolehkan asal yang bersangkutan sudah mengantongi keputusan berkekuatan hukum tetap.

“Atau, parpol yang bersengketa mengusahakan perdamaian (islah) dahulu dan membentuk kepengurusan baru. Selanjutnya baru bisa mendaftar di Pilkada,” tambahnya.

Jika parpol tidak memenuhi salah satu dari syarat di atas, maka pendaftaran terhadap calon kepala daerah tidak bisa diterima. “Jika parpol yang bersengketa belum inkrah pada waktu pendaftaran calon wakil daerah, maka parpol tidak bisa ikut Pilkada,” lanjut dia.

Namun, dia tidak menampik jika parpol-parpol yang bersengketa kini sudah melakukan persiapan menuju Pilkada, baik penjaringan bakal calon maupun konsolidasi internal. Menurut Ida, hal tersebut wajar terjadi dan tidak masuk dalam ranah yang dijadwalkan KPU.

“Pesiapan internal parpol memang berlangsung dan itu wajar, meski statusnya masih bersengketa. Tetapi proses semacam itu tidak masuk kewenangan KPU,” imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika