Sabtu 23 May 2015 16:00 WIB

Perpadi: Ada Kejanggalan dalam Kasus Beras Plastik

Rep: c87/ Red: Satya Festiani
Beras Plastik
Foto: Antara/Risky Andrianto
Beras Plastik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), Nellys Soekidi, menyatakan adanya kejanggalan dalam kasus dugaan adanya beras sintetis atau beras plastik.  

Nellys mengatakan, berdasarkan pengalamannya menekuni usaha di beras hampir 26 tahun, baru kali ini mengalami hal semacam itu. Dia mengaku prihatin dengan kasus tersebut karena pelaku usaha di bidang beras mengalami penurunan kepercayaan, dan berujung pada penurunan omset.

"Belajar dari pengalaman, apa yang disampaikan ada kejanggalan-kejanggalan. Bu Dewi beli beras 6 liter, sisanya di karung sekitar 58-59 liter. Sisanya dibeli oleh orang, kalau sisanya dimasak orang lain kan ada korban lain," jelas Nellys dalam talkshow di Double Tree by Hilton Hotel Jakarta, Sabtu (23/5).  

Meski demikian, dia membantah saat ditanya keraguannya soal dugaan yang dilaporkan Dewi Saptianti, warga Bekasi yang menemukan dugaan adanya beras plastik. Nellys mempertanyakan motif dibalik dugaan adanya beras sintetis tersebut. Jika ada orang yang mau menipu pasti ada target keuntungan. Sementara, harga biji plastik jauh lebih tinggi dari beras, selain rugi juga risiko tinggi. Selain itu, jika mencampur dengan bahan itu berisiko akan ditinggalkan pelanggan.  

Nellys menjelaskan, beras memiliki jenis yang berbeda-beda dan ciri-ciri yang berbeda sesuai jenisnya. Dia mencontohkan beras jenis IR42 warnanya bening dan tidak ada matanya. Sedangkan jenis IR64 ukuran berasnya lebih kecil dari beras biasa.

Saat disinggung soal beras rekonsiliasi, menurutnya, untuk melakukan itu butuh alat yang canggih. Sementara, rata-rata para pedagang belanja kemudian taruh di toko, dijual, belanja lagi dan seterusnya. Dia justru menyebutkan beras yang direkondisi adalah turunannya. Misalnya, beras yang kurang bagus dijadikan tepung untuk krupuk.

"Sebelum ditemukan hasilnya tadi kita jangan mengambil kesimpulan. Kita serahkan kepada yang berwenang, masyarajat dan pedagang harus tenang. Kita juga memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat agar tidak menjadi korban," terangnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement