REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI-- Pemilik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Adhy Niaga, Adi Firdaus mengklarifikasi sejumlah temuan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi M Nasir setelah inspeksi mendadak pada Kamis (21/5).
"Saya jelaskan ke masyarakat Indonesia bahwa kampus kami tidak seburuk yang disangkakan oleh Pak Menteri," katanya dalam konferensi pers di Bekasi, Sabtu (23/5).
Temuan terkait kondisi kampus yang berantakan saat sidak berlangsung, kata dia, hal itu akibat pihaknya tengah memulai proyek pembangunan gedung kampus baru sebanyak sembilan kelas di bagian belakang kampus.
"Gedung belakang lagi dirombak, semua barang kita pindahkan ke gedung utama. Jadi wajar kalau berantakan," katanya.
Terkait pernyataan M Nasir yang mengatakan, jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar-mengajar sangat sedikit, menurut dia, karena sebagian besar mahasiswa tersebar di tujuh kampus cabang di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
"Di Bekasi ada tujuh kampus cabang STIE Adhy Niaga, di antaranya di gedung SMK Tahta Fajar Kranji, Kelurahan Bintara, Kecamatan Jatiasih, Jalan Pemuda dan Kecamatan Muaragembong," katanya.
Menurut Adi yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi, dugaan adanya mahasiswa yang memperoleh ijazah sebelum waktunya disebabkan oleh adanya mahasiswa pindahan yang meneruskan pendidikan di STIE Adhy Niaga.
"Kalau ada mahasiswa pindahan pasti kita lakukan penyetaraan mata kuliahnya agar sisanya bisa diselesaikan di Adhy Niaga," katanya.
Adi juga mempertanyakan munculnya ijazah atas nama Merry yang dilaporkan kepada Kemenristek Dikti atas dugaan praktik jual-beli. "Staf kita sudah cek data itu, ternyata kita belum pernah terbitkan ijazah atas nama Merry pada angkatan 2008 jurusan manajemen," katanya.
Dia mengaku siap bila diundang oleh Kemenristek Dikti untuk mengaklarifikasi sejumlah tuduhan yang kini ramai di media massa. "Kalau dipanggil, kita pasti datang untuk klarifikasi. Sebab, sampai saat ini pun belum ada panggilan kepada kami perihal persoalan ini," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika