REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan siap melakukan pemeriksaan ijazah para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu dilakukan berdasarkan perintah dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) beberapa waktu lalu.
"Kami siap memeriksa. Insya Allah nanti ada mekanismenya," ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan, Senin (1/6).
Selain Pemprov Jabar, kata dia, Ia meminta agar kepala daerah di tingkat kabupaten/kota melakukan hal yang sama. Semua bupati/walikota harus siap mengintruksikan jajarannya untuk membuat tim. "Jangan-jangan ada kemungkinan ijazah palsu di PNS-PNS kabupaten," katanya.
Heryawan, menyambut baik langkah pusat memeriksa ijazah para PNS karena untuk kemajuan negara ke depannya. Jika ada PNS kedapatan menggunakan ijazah palsu, Heryawan tak ragu untuk melayangkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
"Apakah sanksi itu berupa administrasi, atau pelanggaran hukum. Sesuaikan sanksi tersebut dengan aturan yang berlaku," kata dia.
Heryawan mengaku, sempat ditawari sekolah ketika duduk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Namun dia menolaknya lantaran Aher ingin mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi yang baik. Karena, boleh jadi yang menawarkan itu, sekolah-sekolah yang tidak bener. "Kan terkait dengan saya pernah ditawari dulu ketika di Jakarta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika