Jumat 12 Jun 2015 21:15 WIB

Polri tak Anggarkan Pengamanan Pilkada Serentak

Rep: Rahmat Fajar/ Red: Bilal Ramadhan
 Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memukul gong didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) saat peresmian pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4).  (Republika/Agung Supriyanto)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memukul gong didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kanan) saat peresmian pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4). (Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) akan menggunakan anggaran pengamanan Pilkada serentak dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan APBN. Polri sendiri tidak menganggarkan anggaran pengamanan Pilkada serentak.

"Kalau yang lalu anggaran dari APBD, tentu tahun ini APBD dan APBN," ujar Kapolri, Jenderal Badrodin Haiti, di Ruang Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jumat (12/6).

Namun, kata Badrodin, penggunaan anggaran dari APBN belum akan digunakan jika di APBD masih mencukupi. Pada saat melantik 14 Perwira Tinggi baru, dalam perintahnya, Badrodin meminta agar mempersiapkan sejak awal pelaksanaan Pilkada serentak.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umun (KPU) menetapkan Pilkada serentak tahap pertama akan dilaksanakan 9 Desember 2015. Tahapan tersebut untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan berakhir masa jabatan 2015 dan semester pertama 2016.

Sementara untuk gelombang kedua, KPU menetapkan dilaksanakan pada Februari 2016. Tahap ini bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah akhir masa jabatan semester kedua 2016. Selain itu juga seluruh daerah dengan akhir masa jabatan 2017.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement