REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Hanta Yuda mengkhawatirkan dana aspirasi yang dibahas DPR disalahgunakan sebagai bentuk kampanye untuk pemilu ke depan. Dana untuk pembangunan daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR menjadi ajang menarik simpati kepada masyarakat setempat.

"Mungkin sekali, kita patut khawatir disalahgunakan untuk menarik simpati di kampanye berikutnya lima tahun lagi," kata Hanta saat dihubungi ROL, Selasa (23/6).

Menurutnya, apalagi dana aspirasi diberikan langsung kepada anggota DPR yang bersangkutan. Begitu juga dalam pelaksanaannya dikucurkan langsung. Hal ini memungkinkan peluang besar disalahgunakan demi kepentingan pribadi.

Pria yang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia ini menilai, kucuran dana ini bisa menjadi jalan membuka loby-loby di daerah. Aspirasi kepentingan pribadi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. 

Ia mengaku tidak setuju wacana dana aspirasi diberikan pada anggota legislatif. Menurutnya, seharusnya DPR tidak berfungsi dalam hal eksekusi di lapangan melainkan hanya fungsi legislasi, pengawas, dan penganggaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika