REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perombakan anggota Kabinet Kerja disarankan agar berbasis pada kinerja menteri yang bersangkutan. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak setuju jika pergantian menteri hanya berdasarkan pada isu politik.

Juru Bicara PPP versi Ketua Umum Rommahurmuziy, Arsul Sani mengatakan, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan kinerja sebagai basis penilaian untuk merombak kabinet, maka kata dia, perombakan kabinet bukan cuma di pos menteri perekonomian.

"Reshuffle itu memang perlu. Tapi kalau alasannya adalah kinerja, bukan cuma menteri ekonomi saja yang harus di-reshuffle," kata Arsul, saat ditemui di gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (8/7).

Jika berbasis isu politik, kata dia, Seluruh anggota kabinet bisa dibongkar pasang. "Termasuk Kejaksaan Agung. Kalau basis evaluasinya kinerja ya," sambung dia.

Reshuffle kabinet menguat setelah Presiden Jokowi menerima laporan evaluasi semester pertama kinerja Kabinet Kerja. Beberapa nama menteri dikabarkan akan digeser ke pos kementerian yang lain. Beberapa menteri pun dikabarkan akan dicopot.

Beberapa politikus dari partai utama pendukung pemerintah menyarankan agar Jokowi merekrut kader dari partai nonpemerintah untuk kestabilan politik dan ekonomi. Di antaranya mengusulkan agar Jokowi menggandeng beberapa partai oposan untuk duduk di kursi kabinet.

Ikuti Whatsapp Channel Republika