REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, komitmen dan konsistensi di tubuh Partai Golkar belum terwujud. Terlebih konsistensi pernyataan kedua kubu yang berseteru yang mengungkapkan siap menerima apa pun keputusan pengadilan.

“Kan katanya yang kalah siap menerima dan yang menang siap mengakomodasi yang kalah. Tapi pada kenyataannya tidak ada. Mungkin berat!” kata dia kepada Republika, Sabtu (25/7).

Siti melanjutkan, belum terwujudnya komitmen dan konsistensi di dalam partai berlambang pohon beringin tersebut karena partai politik merupakan kontestasi yang memiliki koridor hukum. Masalah kepengurusan contohnya, sudah ada AD/ART yang mengatur semuanya.

“AD/ART ini lah yang harusnya dijadikan acuan supaya Munas atau kongres itu bisa dilakasanakan sesuai AD/ART masing-masing partai,” tambah Siti.

Sebelumnya, kedua kubu di Partai Golkar menyatakan siap mengakomodasi kubu yang kalah. Begitu pun kubu yang kalah siap mengakui kubu yang menang. Pada 24 Juli 2015, PN Jakarta Utara memutuskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Bali atau yang dipimpin Abu Rizal Bakrie. Sedangkan penyelenggaraan Munas kubu Agung Laksono tidak sah.

“Tapi pada kenyataannya kan setelah ada keputusan ya melawan juga dengan melakukan naik banding,” kata Siti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika