REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan menilai wajar penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Menteri Ferry mengakui, wilayah hulu dan hilir Sungai Ciliwung sendiri masih bermasalah. Misalnya, di daerah hilir sekitar Teluk Jakarta, ada reklamasi pantai yang di atasnya berdiri cukup banyak apartemen. Padahal, tidak sedikit kawasan elite itu menggeser fungsi DAS, yang awalnya sebagai hutan bakau penahan rob.

Namun, Menteri Ferry menyanggah bahwa kawasan apartemen di area hilir Jakarta patut digusur. Apa yang dialami warga Kampung Pulo, menurut dia, tak bisa serta merta dibandingkan dengan kawasan lain, meskipun masih dalam konteks penataan ruang.

"Kita tidak boleh meng-compare kayak begitu. Itu nanti melahirkan ras sosial. Wah, orang kaya, orang miskin. Enggak. Karena ini kan penataan," kata Ferry Mursyidan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/8).

Kendati begitu, simpatisan Partai Nasional Demokrat ini meyakini, kalaupun ada bangunan apartemen yang terbukti merusak DAS, Pemprov DKI Jakarta akan berani merelokasinya.

"Misalnya, ada sebuah bangunan apartemen yang menjadi penyebab banjir, saya kira, Pemerintah DKI akan meminta itu dipindahkan. Pasti," ujar dia.

Kemarin (20/8), permukiman di bantaran Sungai Ciliwung, Kampung Pulo, Jatinegara, digusur. Meskipun sempat diwarnai bentrokan fisik, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersikukuh, penggusuran terus dilakukan untuk membuka resapan daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika