REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Detik.com di Jalan raya Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (28/8), diserbu massa yang tidak menerima pemberitaan, yang dinilai memihak pihak tertentu. Mendengar informasi tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian bergegas mendatangi kantor Detik.com.
"Kebetulan informasi diterima saat saya sedang di jalan, langsung belok ke sini, wakpolda juga dari Halim langsung ke sini, kapolres juga, prinsip kita akan melindungi pers," ujar Tito ditemui di lokasi kejadian.
Menurut dia, pers merupakan pilar demokrasi, sehingga harus bebas dari tekanan. Karena itu, sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi pers. "Jadi jelas tujuan kami datang ke sini untuk memberikan perlindungan pada pers dalam hal ini, Detik.com."
Tito menjelaskan, massa mendatangi kantor Detik.com untuk menyampaikan protes tentang hasil liputan wartawan mereka tentang sampah di Taman Suropati. Sampah itu dihasilkan massa Gerakan Lawan Ahok, yang baru saja melakukan demo di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. "Pihak demonstran merasa Detik.com tidak fair," ujarnya
Jika memang kronologisnya seperti itu, Tito menyampaikan kepada para demonstran, termasuk Bursah Zarnubi yang merupakan pimpinan Gerakan Lawan Ahok, untuk melakukan mekanisme sesuai aturan yang ada.
"Berdialog, lakukan hak jawab, hak koreksi, atau jika masih kurang sependapat bisa diajukan pada Dewan Pers. Kalaupun mau berdialog, tidak perlu ramai-ramai, datanglah lima sampai 10 orang meminta audiensi, kemudian menyampaikan keberatannya apa," kata mantan kepala Polda Papua tersebut.
Menurut dia, cara tersebut lebih elegan ketimbang datang beramai-ramai, seperti sekarang yang terkena ingin menggelar demonstrasi. Pasalnya, kalau datang dengan massa yang cukup banyak, hal itu terkesan menakut-nakuti dan memberikan rasa tidak nyaman bagi karyawan Detik.com.
.
"Tapi karena pihak Detik merasa permasalahan selesai, sudah dilakukan dialog juga, karena tidak ada laporan, maka kita anggap selesai," kata Tito.
Ikuti Whatsapp Channel Republika