REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rapat paripurna dengan Menteri Keuangan hari ini (1/9), Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR kembali memaparkan soal rencana pembangunan gedung baru DPR. Padahal, sebelumnya wacana itu disebut sedang dikaji ulang.

Pengamat politik LIPI, Syamsudin Haris menyayangkan sikap DPR tersebut. Menurutnya, DPR tidak sepantasnya memikirkan penambahan fasilitas di tengah kondisi perekonomian kini yang sulit.

"DPR enggak sensitif. Mestinya sensitif terhadap situasi kita yang belum memungkinkan untuk pembangunan tujuh proyek itu," ujarnya saat dihubungi, Selasa (1/9).

Dalam pemaparan BURT, tidak hanya tujuh proyek yang semula diwacanakan DPR. Bahkan, pemaparan yang diberi judul Rencana Strategis (Renstra) ini menyebut, perlunya DPR memiliki fasilitas klinik kesehatan yang mampu melayani 10 ribu orang. Jumlah sebanyak itu meliputi para anggota dewan dan staf ahli seluruhnya beserta keluarga masing-masing.

Syamsudin memandang, DPR sedang menegaskan kembali kepada pemerintah bahwa proyek senilai Rp 2,7 triliun itu pantang mundur. Namun, semangat ini bertolak belakang dengan kinerja lembaga perwakilan rakyat itu.

"Padahal kan kinerjanya masih belum kelihatan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika