REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan membantah masuknya PAN dalam Koalisi Indonesia Hebat dibarter dengan jabatan di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tidak ada politik praktis (masuknya PAN di KIH)," kata Zulkifli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Rabu (2/9).

Dia enggan menanggapi PAN ditawari jabatan di pemerintahan karena merupakan sebuah amanah. Zulkifli mengatakan, partainya tidak mau ribut soal koalisi atau oposisi karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah harga kebutuhan pokok yang murah.

"Kami tidak ke KMP atau KIH, lalu mau gontok-gontokan lagi? Harga-harga saat ini sudah mahal lalu mau beli apa kalau harga mahal," ujarnya.

Zulkifli mengatakan perpindahan dukungan itu karena PAN sadar dengan kondisi bangsa saat ini yaitu situasi ekonomi memberat dan politik memanas. Dia menilai dalam situasi yang berat itu maka kondisi politik perlu ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyat.

"PAN mengusulkan bahwa kita tidak tepat lagi kalau masih ribut-ribut soal partai atau kelompok. Ini saatnya kita bersatu untuk menghadapi kesulitan ini demi bangsa dan negara," katanya.

Dia mengatakan pascamasuknya PAN merupakan sinyal kuat bagi pelaku usaha, investor bahwa Indonesia kompak dan solid. Hal itu menurut dia, membuat para investor dan pelaku usaha membangun kembali Indonesia dan dampak positifnya dirasakan masyarakat.

"Sehingga orang mau lagi membangun dan investasi di sini. Itu lah kehadiran parpol dirasakan oleh rakyat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika