REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (3/9) pagi bertemu dengan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso membahas terkait kinerja Bareskrim hampir delapan bulan ini. Anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman mengungkapkan Kompolnas berdiskusi terkait kasus-kasus yang tak kunjung selesai penanganannya di Bareskrim.
Salah satu contoh adalah kasus dugaan korupsi kondensat, dugaan korupsi payment gateway, dugaan korupsi dalam program cetak sawah, dugaan korupsi mobile crane di Pelindo dan dugaan korupsi penanaman pohon di Pertamina Foundation.
"Kasus-kasus penanganan Bareskrim tersebut memang masih sedang berjalan," kata Hamidah kepada ROL, Kamis (3/9).
Hamidah menjelaskan, beberapa kasus yang ditangani Bareskrim sudah ada yang dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun banyak di antara kasus yang belum P21. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Hamidah, Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengakui tidak terlalu mulus dalam menangani perkara korupsi seperti yang diharapkannya. Salah satu kasus yang mandek adalah kasus dugaan korupsi penjualan kondensat.
Menurut pengakuan Budi Waseso, Bareskrim belum menerima hasil audit kerugian negara secara resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun, setelah pertemuan tersebut, lanjut Hamidah, Kompolnas akan mendiskusikan jawaban-jawaban Kabareskrim.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Komjen Budi Waseso dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, Selasa malam kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Presiden diduga hendak menyampaikan pencopotan jenderal bintang tiga itu dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim.
Pencopotan Budi Waseso dikabarkan karena menghambat perbaikan ekonomi Indonesia. Hal tersebut karena kegaduhan hukum selama ini, terutama kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri membuat para investor ketakutan.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku sampai sekarang belum ada keputusan terkait pencopotan jabatan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika