REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi terkait pelaksana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Namun, bukannya mengumumkan negara mana yang dipilih menjadi pelaksana proyek, Jokowi justru meminta menteri menghitung lagi.

"Pesan yang saya sampaikan bahwa kereta itu dihitung lagi. Karena itu nantinya yang menyampaikan menko atau menteri BUMN," ucap Jokowi usai membagi-bagikan paket sembako pada warga di Lapangan Cobra, Jakarta Utara, Kamis (3/9).

Dalam proyek kereta cepat tersebut, Presiden menekankan tak boleh ada dana APBN yang keluar. Semua harus berasal dari kantong swasta. Pemerintah juga tak mau memberikan jaminan dalam bentuk apapun. Selain itu, pemerintah juga menekankan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sebanyak-banyaknya.

Oleh karenanya, Presiden mempercayakan BUMN untuk melakukan kerjasama business to business. "Jadi, garis yang saya sampaikan, kalau itu dari APBN lebih baik saya bangun kereta di Sulawesi, Papua, atau kalimantan. Tapi kalau investasi, saya serahkan urusannya ke menteri BUMN," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika