REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR berharap Presiden Joko Widodo memiliki skema tentang penyelesaian konflik di Papua. Menurut Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, penyelesaian konflik yang berkepanjangan di Papua harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, bukan sekadar operasi simbolik atau sekadar membebaskan sandera.

Pemerintah, kata dia, harus melakukan evaluasi mendalam terkait sering munculnya konflik di Papua. “Dan Presiden Jokowi belum punya formulasi itu,” kata Fahri di kompleks parlemen Senayan, Rabu (16/9).

Menurut Fahri, masyarakat Papua membutuhkan rasa sebagai rakyat Indonesia. Sebab, saat ini rakyat Papua tidak merasa perlu dianggap sebagai bagian dari negeri ini karena Papua memiliki kekayaan luar biasa.

Pemerintah Jokowi perlu memberikan jaminan kehadiran bagi masyarakat Papua. Agar secara psikologis, masyarakat Papua masih merasa sebagai Indonesia. Selama ini, kehadiran pemerintah pusat dinilai masih belum tuntas. “Saya pernah usulkan presiden bikin istana di Papua, dan presiden harus sering ke Papua, kan presiden punya peawat yang tak perlu transit,” imbuh Fahri.

Fahri menilai Jokowi justru hanya melakukan sesuatu yang simbolik saja. Padahal, di Papua, banyak kepentingan asing yang bermain.

Ikuti Whatsapp Channel Republika