REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah hasil dari lembaga survei menyebutkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK selama setahun. Namun, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, survei tersebut dilakukan saat pemerintah tengah menghadapi berbagai permasalahan, seperti bencana asap serta melemahnya nilai tukar rupiah.
Dengan permasalahan yang dihadapi pemerintah, Pramono menilai masyarakat justru akan memberikan penilaian yang tak memuaskan.
"Memang hari ini adalah satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, ada beberapa survei yang dilakukan ketika katakanlah asap sedang jadi problem kemudian currency Rupiah ketika itu 14.500-14.600 sehingga dengan kondisi seperti itu pasti respondennya memberikan penilaian yang kurang baik," kata Pramono di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/10).
Kendati demikian, Pramono menilai empat paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah dapat membantu mengatasi berbagai masalah saat ini. Pramono mengklaim paket kebijakan tersebut dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah serta menurunkan tingkat inflasi.
"Saya yakin kondisi hari ini pasti akan berbeda. Jadi yang namanya survei atau apapun dilakukan kan pada saat itu," kata Pramono.
Lebih lanjut, ia pun meyakini upaya pemerintah saat ini dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang tengah dihadapi.
Sebelumnya, Lembaga Survei Kajian Opini Publik (Kedai Kopi) menilai setahun masa pemerintahan Jokowi-JK, masyarakat belum merasa merasa puas. Hal ini ditunjukan dari hasil survei yang menujukan 54,7 persen masyarakat menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Jokowi.
Juru bicara Kedai Kopi, Hendri Satrio menilai masyarakat merasa tak puas sebab memiliki ekspektasi tinggi terhadap pemerintahan Jokowi-JK. Sayangnya, selama satu tahun, pemerintahan Jokowi-JK dirasa belum mampu menyentuh masyarakat secara langsung.
Ia menjelaskan, sebagian besar responden merasa tidak puas pada tiga hal, antara lain harga kebutuhan pokok yang tinggi (35,5 persen), pelemahan nilai tukar rupiah (23,7 persen), dan lambannya penanganan kabut asap (11,8 persen).
"Sisanya publik merasa tidak puas karena harga BBM yang mahal, susahnya lapangan kerja, kinerja menteri yang tidak bagus, biaya kesehatan yang tidak terjangkau, dan sebagainya," ujarnya.
