REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho UI mengatakan sudah sejak lama pengesahan APBN selalu tarik ulur. APBN sangat mudah menjadi alat sandera menyandera politik antara pemerintah dan legislatif.

"APBN di Indonesia tidak memiliki parameter yang valid berbeda dengan anggaran negara yang dibuat di negara lain," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (23/10).

Selain itu masalah anggaran ini juga tidak memiliki perencanaan yang berkualitas. Selain itu kebijakan anggaran dan program pembangunan belum memiliki mekanisme yang jelas.

Riant menyarankan seharusnya seharusnya Dirjen anggaran itu bekerja di kantor presiden, bukan di Kementrian Keuangan. Sehingga perencanaan keuangan dapat langsung terselesaikan.

Sementara itu Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan pengesahan RAPBN 2016 terpaksa dimundurkan dengan alasan penyempurnaan. Pihaknya mengaku telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika