REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang gelaran Pilkada serentak Desember 2015, konsolidasi partai-partai politik diupayakan terus menguat, termasuk PPP yang hingga kini masih terbelah.

Dikabarkan, Menteri Yasonna menyarankan partai-partai yang kepengurusannya masih terbelah agar segera mengadakan islah, alih-alih meneruskan jalur hukum.

Teranyar, putusan Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan kubu Djan Fariz sehingga putusan PTTUN Jakarta mesti dibatalkan dan menguatkan putusan PTUN Jakarta sebelumnya.

Terhadap saran Menkum HAM tersebut, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) menyatakan siap berislah. Namun, Romi menegaskan, kubunya sudah lama mengajak berislah dengan tetap mengutamakan prinsip demokrasi.

"Memang islah itu jalan yang terbaik. Dan kami sudah membukakan pintu. Tentu, islah harus berbasis kepada demokrasi. Di mana demokrasi itu kan yang mayoritas tentu yang menjadi pimpinan," ucap Romahurmuziy usai membuka Rapimnas III PPP di Hotel Peninsula, Jakarta, Rabu (28/l0).

Hadir dalam Rapimnas ini, antara lain, kader PPP Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Hari ini, lanjut Romi, pihaknya akan memdengar masukan dari sejumlah pakar hukum tata negara, termasuk Refly Harun. Secara informal, Romi mengaku sudah meminta saran dari pakar hukum lainnya, semisal Mahfud MD dan Saldi Isra.

Ikuti Whatsapp Channel Republika