REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra membenarkan putusan PTUN yang menolak permohonan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham untuk memerintahkan Menkumham menerbitkan SK yang mengesahkan susunan pengurus DPP Golkar hasil Munas Bali. Penilai munas mana yang sah dan pengurus mana yang sah tidak dapat dinilai oleh hakim TUN.

"Karena itu apakah Menkumham akan mensahkan permohonan kubu Munas Bali atau tidak, hal itu sepenuhnya adalah kewenangan Menkumham untuk menindaklanjutinya," ujar dia dalam siaran pers kepada Republika.co.id, Jumat (30/10).

Menteri Kemenkumham Yasonna Laoly menolak untuk menerbitkan SK baru pengesahan kepengurusan hasil Munas Bali. Dia beralasan kasasi MA tidak memerintahkan dirinya untuk melakukan hal tersebut.

Yusril pun membenarkan pernyataan Yasonna bahwa MA tidak memberikan perintah untuk mengesahkan Munas Bali. Sehingga Yasonna dapat memilih untuk mengesahkan Munas Bali atau tidak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika