REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menegaskan fraksinya tidak menolak RUU APBN 2016 secara keseluruhan tapi menolak realisasi penyertaan modal negara (PMN) Rp38 triliun.
"Realisasi PMN Rp38 triliun sangat besar untuk kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang cukup banyak mengalami penurunan daya beli," kata Muzani di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Menurut Muzani, anggaran untuk PMN lebih baik dialokasikan pada program-program yang mendorong pemberdayaan rakyat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.
Apalagi, kata dia, serapan APBN 2015 juga rendah, sehingga anggaran untuk PMN akan lebih bermanfaat bagi program-program prorakyat yang dapat memberdayakan masyarakat."Saat ini daya beli sebagian masyarakat rendah," katanya.
Muzani menambahkan, Fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan agar sebagian anggaran untuk PMN tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi hutan yang terbakar cukup luas sejak September lalu.
Dampak turunan dari kebakaran hutan, menurut dia, menimbulkan dampak yang multisektor seperti gundulnya lahan sehingga tidak ada tahanan air mengakitkan banjir pada musim hujan.
Dampak lainnya, kata dia, banyaknya korban kabut asap yang membuat hampir 50 juta jiwa terserang penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), hilangnya habitat satwa liar yang dilindungi, dan sebagainya.
Menurut Muzani, Fraksi Partai Gerindra DPR RI juga melihat pembangunan infrastruktur di desa-desa masih berjalan sangat lamban, sehingga pihaknya mendorong percepatan pembangunan desa.
"Kami mengusulkan dana desa ditambah sehingga dapat dilakukan percepatan pembangunan desa," katanya.
Fraksi Partai Gerindra, kata Muzani, melihat postur RUU APBN 2016 cukup aneh, karena lebih memprioritaskan PMN untuk badan usaha milik negara (BUMN), padahal yang lebih prioritas adalah memberdayakan rakyat agar keluar dari kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika