REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat kabinet paripurna yang digelar di Kantor Presiden pada Senin (2/11) salah satunya membahas persiapan Pilkada serentak. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo meminta Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan deteksi dini pada potensi konflik dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

"Presiden sudah meminta pada BIN dan Polri untuk serius mencermati beberapa daerah yang berpotensi konflik," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai rapat kabinet paripurna.

Menurut dia, ada sejumlah daerah yang ditekankan untuk lebih dicermati, antara lain daerah yang hanya memiliki calon tunggal, yakni Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara.

Ada sejumlah hal yang dianggap berpotensi menyulut konflik dalam Pilkada. Misalnya, kata Tjahjo, ada calon yang berdasarkan hasil evaluasi KPU diduga menggunakan ijazah palsu. Kemudian, ada pula calon yang diduga telah memalsukan surat rekomendasi dari partainya. Selain soal pemalsuan, sambung Mendagri, masih ada segilintir calon yang berstatus bebas bersyarat.

"Itu memang terus dideteksi, jangan sampai nanti pada saat penetapan calon terpilih justru menimbulkan konflik," ucapnya.

Atas sejumlah potensi konflik itu, Tjahjo meminta pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk mempercepat proses klarifikasi. Kepada para calon kepala daerah, Tjahjo juga meminta mereka terbuka agar tidak melanggar ketentuan Pilkada.

Ikuti Whatsapp Channel Republika