REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) menuai kontrovesi. Sebab dikabarkan bahwa Pemerintah Indonesia meminta konsultan Singapura untuk melobi agar dapat masuk ke Washington.

Seorang Jurnalis senior, Benjamin Bland melalui akun Twitter-nya menyebutkan kalau konsultan PR Singapura membayar 80 ribu dolar AS kepada perusahaan PR Las Vegas untuk melobi agar pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan dan akses ke Washington.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan jika kabar tersebut tidak benar. Meski mengakui jika menyusun kunjungan bilateral sulit, namun pemerintah Indonesia tidak pernah menggunakan broker.

"Mengadakan kunjungan bilateral antara negara terlihat mudah. Tetapi praktik memakan waktu. Karena saat undangan tersebut diucapkan secara lisan biasanya akan ada undangan secara tertulis," ujarnya, Sabtu (7/11).

Menurutnya, setelah itu para pejabat tinggi akan mendiskusikan tanggal. Kelihatannya tanggal itu mudah, namun hal tersebut juga memakan waktu lama. Padahal kenyataan untuk mencocokan tanggal memerlukan waktu.

Selain itu, persiapan secara substansi juga diperlukan, karena kunjungan yang perlu diutamakan adalah sifatnya konkrit. Maka dari itu, dari pertemuan kemarin terdapat 18 bisnis deal, senilai lebi dari 20 miliar dolar. Kemudian sejumlah nota kesepahaman antara pemerintah AS dan Indonesia.

Kementerian luar negeri berkordinasi dengan lembaga terkait sepuluh kali. Kementerian lain juga melakukan pertemuan untuk melakukan persetujuan MOU hasil kunjungan 10 kali. Pertemuan terakhir dia  juga melakukan pertemuan dengan Jhon Carry pada 22 September, untuk membicarakan tujuan kunjungan pada tanggal 26 Oktober.

"Dari saya pribadi, saya memimpin rapat persiapan kunjungan selama tiga kali pada level menteri. Itu saya lakukan pada tanggal 17 November, 07-17 Oktober," ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika