REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketegangan di antara dua kubu kepengurusan Partai Golkar masih kuat. Hal itu diakui tokoh senior partai berlambang beringin itu, Ginandjar Kartasasmita.
Bertempat di kediamannya, Jalan Daksa II Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Ginandjar menerima sejumlah tokoh pemuda Golkar. Kedua generasi ini sepakat, pertikaian antara kubu Munas Ancol dan Munas Bali patut disudahi dengan jalur di luar hukum.
Mantan Menko Ekonomi pada era Orde Baru itu menyetujui wacana islah antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Sebab, ungkap Ginandjar, konflik di antara dua kepengurusan itu sejatinya bermula sejak gelaran Pilpres 2014. Namun, aroma konflik tetap saja dipelihara para elite partai. Ini baginya mengherankan.
"Tapi kok malah berlarut-larut? Karena kan konflik ini tak akan bisa mengubah hasil Pilpres," kata Ginandjar Kartasasmita di kediamannya, Kamis (12/11).
Padahal, ada banyak tantangan ke depan yang mesti dihadapi partai pendukung rezim Soeharto ini. Ginandjar mencontohkan, gelaran Pilkada serentak merupakan taruhan akan eksistensi Partai Golkar selanjutnya.
Ginandjar menjabarkan, dari 269 Pilkada, Golkar hanya mengajukan pasangan calon di 139 daerah. Untuk sisanya, Golkar harus gigit jari lantaran tiap kubu tak sepakat mengajukan calon yang sama. Hal itulah yang membikin kader-kader di daerah, kata Ginandjar, jenuh.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden era SBY itu juga mengeluhkan fakta hasil sejumlah survei terhadap Partai Golkar. Peringkat partai yang telah berkuasa selama puluhan tahun ini merosot ke peringkat tiga ke bawah. Padahal, dalam sejarahnya, ujar Ginandjar, Golkar selalu peringkat satu atau dua.
"Maka konflik ini sudah merugikan partai secara sangat mendasar. Jadi dalam pemilihan umum sekarang, kita pasti akan banyak sekali kehilangan pendukung, terutama yang muda-muda. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini sangat urgen," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika