REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ahmad Heryawan mengingatkan kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk menjaga netralitas saat Pilkada serentak 2015. Pada 9 Desember 2015 mendatang, delapan daerah di Jabar akan menyemarakan hajat demokrasi.

"Instruksi langsung dari Presiden (Joko Widodo), bahwa Gubernur, Wali Kota, Bupati diminta untuk menjaga netralitas PNS untuk memberikan contoh baik," ujar pria yang akrab disapa Aher itu, di Bandung, Rabu (18/11).

Menurut Aher, PNS punya hak politik pada saat (pemilihan). Tapi, dalam prosesnya tentu saja tidak boleh berpihak pada timses, paslon yang ada. Sehingga, peserta Pilkada bisa bersaing secara sehat, terutama petahana yang kembali ikut dalam Pilkada serentak ini.

"Kontestan agar berkompetisi secara sehat, pelayanan publik tidak terganggu," katanya.

Aher juga mengintruksikan kepada aparat untuk meningkatkan status keamanan saat Pilkada serentak nanti. Misalkan jika daerah tersebut dinilai rawan ringan artinya aparat menetapkan status rawan sedang, jika statusnya rawan sedang makan keamanan harus menjadi rawan berat.

"Saya tekankan antisipasi keamanan harus diatas yang kita prediksi. Antisipasi satu step di atas statusnya," jelasnya.

Aher yakin, Jabar sebagai daerah yang menjalankan Pilkada serentak tetap bisa menjaga status daerah paling aman.

"Kita bersyukur Jabar aman. Bahkan era (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) SBY pernah bilang kalau urusan Pilkada, Jabar itu paling aman. Kita akan pelihara dan pertahankan," katanya.

Delapan daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak yakni Sukabumi, Kabupaten Bandung, Indramayu, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Depok, dan Pangandaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika