REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) siap untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam audit kongres. Hal ini sebagai pertanggung jawaban bantuan pendanaan dari berbagai sumber. Kongres HMI dikabarkan menelan biaya hingga Rp 7 miliar.

PB HMI memastikan akan melibatkan Kantor Akuntan Publik Ishak, Saleh, Soewondo & Rekan untuk melakukan audit keuangan terhadap pembiayaan kongres HMI yang berlangsung sejak 22 November 2015. Kontrak kerja sama audit keuangan telah ditandatangani Ketua Umum PB HMI Arief Rosyid pada 20 November 2015.

“Kami yakin audit ini akan menciptakan budaya baru bagi organisasi kepemudaan, khususnya HMI yang bernafaskan Islam untuk membangun nilai integritas pada seluruh kadernya,” kata Arief, Selasa (24/11).

Menurut Arief, langkah PB HMI untuk melibatkan audit keuangan ini merupakan bukti nyata bahwa HMI menjunjung tinggi transparasi dan akuntabilitas publik. Seperti diketahui, kongres ke-29 ini mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi Riau sebesar Rp 3 miliar yang bersumber dari APBD provinsi Riau.

Kongres HMI ke-29 disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp 7 miliar. Dari pemeritah provinsi Riau yang menjadi tuan rumah, organisasi ini mendapat bantuan dari APBD Rp 3 miliar. Anggaran tersebut sebelumnya diajukan sebesar Rp 5,3 miliar.  Sedangkan, sisanya dari dana APBN, bantuan alumni dan pihak swasta. Jika ditotal, anggaran penyelenggaraan kongres disebut-sebut mencapai Rp 7 miliar. 

Baca: Anggaran Kongres HMI Lebih Besar dari Dana Pencegahan Kebakaran di Riau