REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan mayoritas publik tidak mengetahui proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan survei yang dilakukan ICW, ia mengatakan masyarakat yang mengetahui proses seleksi calon pimpinan KPK hanya sebesar 37,5 persen.

"Mayoritas responden tidak mengetahui atau mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK," kata Peneliti dari ICW Firdaus Ilyas dalam "Pemaparan Temuan Survei Pandangan Masyarakat terhadap Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK", Kantor ICW, Jakarta, Kamis (26/11).

Menurutnya, dengan hasil survei tersebut, isu tentang seleksi calon pimpinan KPK tidak terlalu menjadi perhatian masyarakat umum. ICW melakukan survei di lima kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makassar dengan total 150 kelurahan dan jumlah responden sebanyak 1.500 orang. Survei itu dilakukan pada 26 Oktober 2015 hingga 20 November 2015.

Berdasarkan latar belakang pekerjaan responden, sebanyak 34,13 persen merupakan wiraswasta, sebanyak 20,4 persen ibu rumah tangga, sebanyak 13,27 persen karyawan swasta, sebanyak 7,13 persen merupakan mahasiswa atau pelajar, sebanyak 4,93 persen pensiunan, 2,53 persen guru, 1,8 persen pegawai negeri sipil, serta sisanya 0,13-0,33 persen adalah nelayan, petani, polisi dan Tentara Nasional Indonesia.

ICW memilih lima kota besar itu didasarkan pada pertimbangan antara lain responden memiliki pengetahuan tentang kelembagaan khususnya KPK, perwakilan dari setiap wilayah untuk menunjukkan sebaran responden, serta keterbatasan teknis dan pembiayaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika