REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno dari Unika Soegijapranata mengatakan, sektor transportasi belum menjadi perhatian serius kebanyakan kepala daerah di Indonesia. Termasuk sejumlah kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya.
Dia mengatakan, Bandung salah satu kota yang harus segera membenahi transportasi publiknya.
Salah satunya melalui kerja sama dengan perguruan tinggi yang sudah banyak menghasilkan doktor di bidang transportasi. Sebelumnya, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli untuk membahas persoalan transportasi di Kota Kembang tersebut.
Dia mempertanyakan, apakah Kota Bandung sudah mempunyai masterplan transportasi umum. Menurutnya, dengan adanya masterplan, akan diketahui keinginan seperti apa, termasuk besaran pembiayaan dan penjadwalan setiap pembangunan, sehingga ada pembagian biaya antara pusat dan daerah.
Ia meminta, para kepala daerah tidak melulu membebankan kepada pemerintah pusat, dan harus kreatif dalam mencari pendanaan. "Misalnya, untuk membangun halte bus, masa dimintakan pusat. Inisiatif daerah bisa bangun itu," katanya kepada Republika.co.id, Jumat (27/11).
Ia kembali menyoroti perhatian kepala daerah akan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang baik. Menurutnya, banyak kepala daerah yang menganggap proyek transportasi publik sebagai program 'kurang gizi' lantaran tidak banyak keuntungan yang bisa diambil secara materil. Selain itu, program ini juga butuh waktu minimal tiga tahun untuk menikmati hasilnya.
Djoko juga menyoroti kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, yang selama lima tahun ini belum memberikan kontribusi maksimal dalam hal sektor transportasi kotanya. "Coba perhatikan Ibu Risma, selama lima tahun pimpin Surabaya, apakah hasil nyata program transportasi," lanjutnya.
Hal ini, hampir terjadi di kebanyakan daerah di Indonesia. Djoko menambahkan, dalam membangun SAUM, tidak sekadar memberikan sarana, melainkan juga membangun sistem. Ia menegaskan, transportasi publik sudah menjadi kebutuhan dasar selayaknya pendidikan dan kesehatan.
"Sementara sistem selama ini sudah semakin buruk. Makin tidak diurus, makin sulit dipecahkan," katanya menambahkan. Dia juga menyebutkan jika transportasi publik ," tegas Djoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika