Selasa 08 Dec 2015 00:24 WIB

'Publik Jangan Terkecoh Sandiwara Freeport'

Pekerja memeriksa proses pengolahan biji tambang PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Mimika, Timika, Papua, Sabtu (14/2).
Foto: Antara/M Agung Rajasa
Pekerja memeriksa proses pengolahan biji tambang PT Freeport Indonesia, Tembagapura, Mimika, Timika, Papua, Sabtu (14/2).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah tokoh mahasiswa dan pemuda mendesak kisruh dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia diusut tuntas. Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Beni Pramula menduga, di balik kisruh Freeport ada keterlibatan internal Istana.

“Semua elemen rakyat harus turun, karena UUD dan UU harus ditegakkan,” ujar Beni dalam siaran persnya yang diterima Sudirman Said harus segera dipanggil DPR untuk diadili. Semua elemen rakyat harus turun, karena UUD dan UU harus ditegakkan” ujar Beni dalam siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Senin (7/12). Beni menjelaskan, indikasi dugaan keterlibatan itu karena adanya lobi-lobi yang dilancarkan kalangan Istana untuk memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia." target="_blank">Republika.co.id, Senin (7/12).

Beni menjelaskan, indikasi dugaan keterlibatan itu karena adanya lobi-lobi yang dilancarkan kalangan Istana untuk memperpanjang kontrak Freeport di Indonesia.

"Ini bukan soal kisruh Sudirman Said dan Setya Novanto saja, yang penting untuk dilihat adalah ini persekongkolan Istana dengan Jim Bob yang melanggar UUD dan UU Minerba yang harus diusut tuntas," kata Beni.

"Makanya," kata Beni melanjutkan, "publik jangan sampai terkecoh dengan sandiwara Freeport ini."

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement