REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Fauzi menyatakan dukungan terhadap perlawanan rakyat Palestina melalui Intifada jilid ketiga.
Larangan Israel terhadap akses penduduk Palestina memasuki kompleks Al Quds pada Oktober lalu dinilai telah memicu gelombang intifada ketiga di tanah Palestina. Selain mendukung Intifada III, HMI juga menyerukan agar pemerintah Israel menghentikan pendudukan terhadap wilayah Palestina.
“Beberapa bulan yang lalu hingga hari ini, perlawanan rakyat Palestina melalui Intifada III terus berlangsung dan PB HMI mendukung perjuangan tersebut. Hampir separuh abad rakyat Palestina menderita dalam pendudukan Israel, sumber kekerasan utama di kawasan Timur Tengah. Rakyat Palestina, mengalami penindasan dan penghinaan di tanah mereka sendiri,” ujar Fauzi kepada Republika.co.id, Sabtu (12/12).
Menurut Fauzi, selama ini seolah-olah ada impunitas atas kejahatan-kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Impunitas dan kurangnya tanggung jawab yang diberikan masyarakat internasional kepada Zionis Israel turut menciptakan kondisi seperti hari ini.
Saat ini, kata Fauzi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang terhadap warga sipil Palestina dengan menerapkan serangkaian kebijakan yang menindas. Di antaranya yakni membatasi akses rakyat Palestina ke Masjid Al-Aqsha, meneruskan pembangunan pemukiman ilegal, dan menolak hak-hak rakyat Palestina secara keseluruhan termasuk berdaulat sebagai bangsa yang merdeka.
"Apa yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir di Palestina, semuanya bertentangan dengan hukum internasional. Namun Tanggapan internasional untuk peristiwa beberapa hari terakhir jauh dari apa yang dibutuhkan. Kebanyakan hanya menyerukan untuk segera memulai negosiasi antara Zionis dan Palestina,” kata Fauzi.
Menurut Fauzi, negosiasi bukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ia menyatakan, Israel selama ini selalu melanggar kesepakatan dari perjanjian dan negosiasi yang dilakukan. Masyarakat Internasional pun diminta untuk tidak diam dan menyeret Netanyahu ke pengadilan internasional.
“Solusinya adalah mengakhiri pendudukan Israel yang dimulai pada tahun 1967. Apa yang kita lihat adalah bukti nyata pendudukan, penjajahan, dan politik ala apartheid yang dilakukan Zionis Israel," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika