REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN), Ferry Mursyidan Baldan mengatakan pihaknya akan memberikan hak guna bangunan (HGB) kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang mulai diberlakukan pada 15 Desember 2015.

"Untuk mendorong potensi perekonomian masyarakat, khususnya yang bekerja di sektor informal, maka kami akan berikan HGB pada PKL," katanya usai meresmikan pembukaan Justice Social Forum 2015 di Makassar, Sabtu (12/12).

Menurutnya, tujuan pemberian HGB itu untuk memberikan dukungan berusaha dan mendapatkan rasa aman dan nyaman bagi PKL. Berkaitan dengan hal tersebut, maka mulai 15 Desember 2015 sudah akan diterapkan.

Adapun awal penerapan pemberian HGB ini, lanjutnya, dilakukan di Tangerang, Jawa Barat, sehingga dengan adanya HGB itu PKL merasa tenang menjalankan usahanya selama lima tahun ke depan.