REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga kini masih memiliki konflik dualisme kepemimpinan. Pada Selasa (12/1) sore, dua kubu PPP menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Namun, usai pertemuan yang berlangsung tertutup, belum juga ada titik temu antara dua pihak yang berkonflik tersebut. Kubu Romahurmuzy menginginkan adanya muktamar islah untuk bersatu. Sementara kubu Djan Faridz berkeyakinan pihaknya yang berhak atas kepemimpinan sah PPP.

Politikus senior PPP kubu Romahurmuzy, Emron Pangkapi, menyebut akan ada muktamar islah yang akan digelar bulan ini. "Insya Allah pada bulan Januari muktamar islah dengan melibatkan Pak Djan karena kader di sana adalah kawan kami juga," ujarnya.

Keputusan soal muktamar islah itu, menurut Emron, adalah hasil dari rapat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Pertimbangan Partai Zarkasih Noer. Namun demikian, kubu Djan Faridz terang-terangan menolak muktamar islah.

Menurutnya, AD ART partai tak mengenal istilah muktamar islah. Djan menegaskan bahwa kubunya adalah pemenangnya dan merupakan PPP yang legal.

"Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan hukum yang menyatakan Muktamar Jakarta sah. Tiba-tiba kita mundur seribu langkah untuk membuat muktamar islah," tegasnya.

Djan juga mengklaim bahwa Jokowi merestui kepengurusan Muktamar Jakarta.

"Dalam pembicaraan dengan bapak presiden, terlihat bapak presiden dan insya Allah beliau bilang saya akan mengundang untuk meminta penjelasan lebih lengkap mengenai rencana pengesahan Muktamar Jakarta," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika